MAKALAH PROSES ADOPSI DAN INOVASI

MAKALAH PROSES ADOPSI DAN INOVASI

Disusun Oleh :Juwandi   13542010211

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS ANTAKUSUMA

PANGKALAN BUN

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rizki dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Proses Adopsi Dan Inovasi.
Pada pembuatan makalahini, penyusun menyadari masih jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan perbaikan berupa kritik dan saran yang membangun. Penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen – dosen pada mata kuliah Penyuluhan dan komunikasi pertanian  dan juga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini.
Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat berguna bagi penyusun pada khususnya serta dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada pembaca pada umumnya.

                                           

                                                                                                     Pangkalan bun , 24 November 2015   

                                         
                        

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Penyuluhan merupakan proses pendidikan diluar sekolah yang  diselenggarakan secara sistematis ditujukan pada orang dewasa (masyarakat) agar mau, mampu dan berswadaya dalam memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan masyarakat luas. Dengan kata lain, penyuluhan merupakan usaha untuk mengubah pengetahuan, sikap, kebiasaan dan keterampilan dengan membantu, mempengaruhi dan memotivasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pada hakekatnya penyuluhan adalah suatu kegiatan komunikasi. Proses yang dialami mereka yang disuluh sejak mengetahui, memahami, mentaati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata, adalah suatu proses komunikasi.
Berbagai kemajuan yang dicapai diawali dengan riset dan temuan-temuan baru dalam bidang teknologi (invensi) yang kemudian dikembangkan sedemikan rupa sehingga memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat penggunanya.  Fenomena perkembangan bisnis dalam bidang teknologi diawali dari ide-ide kreatif di beberapa pusat penelitian yang mampu dikembangkan, sehingga memiliki nilai jual di pasar. Penggagas ide dan pencipta produk dalam bidang teknologi tersebut
Suatu inovasi tidak akan berguna tanpa adanya adopsi. Mardikanto (1993) mendefinisikan adopsi sebagai proses perubahan perilaku yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (afective) maupun keterampilan (pikomotorik) pada diri seseorang setelah menerima pesan yang disampaikan penyuluh pada sasaranya. Pada dasarnya, dalam adopsi terdapat proses adopsi yang melalui tahapan sebelum masyarakat memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Tahapan dalam proses adopsi biopestisida dimulai dari tahap pengenalan, di mana seseorang mulai mengetahui tentang adanya inovasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap persuasi, di mana seseorang membentuk sikap terhadap inovasi. Selanjutnya tahap keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Akhirnya, berlanjut pada tahap konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuat untuk terus melanjutkan penerapan inovasi atau pada akhirnya tidak menerapkan.
1.2  Manfaat peroses adopsi teknologi inovasi
Manfaat proses adopsi inovasi dalam bidang pertanian ini adalah mengetahui pentingnya proses adopsi teknologi  dan inovasi dalam bidang pertanian dan juga pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan inovasi dalam bidang-bidang pertanian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Inovasi
Inovasi adalah sesuatu ide, perilaku, produk, informasi, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan/diterapkan, dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1993). Inovasi adalah suatu gagasan, metode, atau objek yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari penelitian mutakhir. Inovasi sering berkembang dari penelitian dan juga dari petani (Van den Ban dan H.S. Hawkins, 1999). Mosher (1978) menyebutkan inovasi adalah cara baru dalam mengerjakan sesuatu. Sejauh dalam penyuluhan pertanian, inovasi merupakan sesuatu yang dapat mengubah kebiasaan.
Segala sesuatu ide, cara-cara baru, ataupun obyek yang dioperasikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru adalah inovasi. Baru di sini tidaklah semata-mata dalam ukuran waktu sejak ditemukannya atau pertama kali digunakannya inovasi tersebut. Hal yang penting adalah kebaruan dalam persepsi, atau kebaruan subyektif hal yang dimaksud bagi seseorang, yang menetukan reaksinya terhadap inovasi tersebut. Dengan kata lain, jika sesuatu dipandang baru bagi seseorang, maka hal itu merupakan inovasi (Nasution, 2004).
Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Hanafi (1987) mengartikan inovasi sebagai gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi soal, sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia, apakah ide itu betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak dipergunakan atau diketemukannya pertama kali. Kebaruan inovasi itu diukur secara subyektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Baru dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali.
2.2  Pengertian Adopsi
Rogers (1983) menyatakan adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Adopsi juga dapat didefenisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari satu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua.
Adopsi dalam penyuluhan perikanan pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh pada petani atau masyarakat sasarannya.
2.3  Proses Adopsi Inovasi
Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas (Suprapto dan Fahrianoor, 2004).
Mardikanto dan Sri Sutarni (1982) mengartikan adopsi sebagai penerapan atau penggunaan sesuatu ide, alat-alat atau teknologi baru yang disampaikan berupa pesan komunikasi (lewat penyuluhan). Manifestasi dari bentuk adopsi ini dapat dilihat atau diamati berupa tingkah laku, metoda, maupun peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan komunikasinya.
Dalam model proses adopsi Bahlen ada 5 tahap yang dilalui sebelum seseorang mengadopsi suatu inovasi yaitu sadar (awreness),  minat (interest),  menilai (evaluation),  mencoba (trial) dan adopsi ( adoption).
      Tahap Sadar
Sasaran telah mengetahui informasi tetapi informasi tersebut   dirasa kurang. Pada tahap ini sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Pada tahap ini sasaran sudah maklum atau menghayati sesuatu hal yang baru yang aneh tidak biasa (kebiasaan atau cara yang mereka lakukan kurang baik atau mengandung kekeliruan, cara baru dapat meningkatkan hasil usaha dan pendapatannya, cara baru dapat mengatasi kesulitan yang sering dihadapi).  Hal ini diketahuinya karena hasil berkomunikasi dengan penyuluh.  Tahapan mengetahui adanya inovasi dapat diperoleh seseorang dari mendengar, membaca atau melihat, tetapi pengertian seseorang tersebut belum mendalam.
      Tahap Minat
Sasaran mencari informasi atau keterangan lebih lanjut mengenaiinformasi tersebut. Pada tahap ini sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Pada tahap ini  sasaran mulai ingin mengetahui lebih banyak perihal yang baru tersebut.  Ia menginginkan keterangan-keterangan yang lebih terinci lagi.  Sasaran mulai bertanya-tanya.
      Tahap Menilai
Sasaran sudah menilai dengan cara value/bandingkan inovasi terhadap keadaan dirinya pada saat itu dan dimasa yang akan datang serta menentukan apakah petani sasaran mencoba inovasi atau tidak. Pada tahap ini sasaran mulai berpikir-pikir dan menilai keterangan-keterangan perihal yang baru itu.  Juga ia menghubungkan hal baru itu dengan keadaan sendiri (kesanggupan, resiko, modal, dll.).  Pertimbangan- pertimbangan atau penilaian terhadap inovasi dapat dilakukan dari tiga segi, yaitu  teknis, ekonomis dan sosiologis.
      Tahap Mencoba
Sasaran sudah mencoba meskipun dalam skala kecil untuk menentukan angka dan kesesuaian inovasi atau tidak. Pada tahap ini sasaran sudah mulai mencoba-coba dalam luas dan jumlah yang sedikit saja. Sering juga terjadi bahwa usaha mencoba ini tidak dilakukan sendiri, tetapi sasaran mengikuti (dalam pikiran dan percakapan-percakapan), sepak terjang tetangga atau instansi mencoba hal baru itu (dalam pertanaman percobaan atau demosntrasi).
Tahap Adopsi/Menerapkan
Sasaran sudah meyakini kebenaran inovasi dan inovasi tersebut dirasa bermanfaat baginya. Pada tahap ini petani sasaran menerapkan dalam jumlah/skala yang lebih besar. Pada tahap ini sasaran sudah yakin akan kebenaran atau keunggulan hal baru itu, maka ia mengetrapkan anjuran secara luas dan kontinu. Dapat saja sesuatu tahap dilampaui, karena tahap tersebut dilaluinya secara mental.  Tidak semua orang mempunyai waktu, kesempatan, ketekunan, kesanggupan dan keuletan yang sama untuk menjalani, kadang-kadang mengulangi proses adopsi sampai sakhir dan mendapat sukses.
Selain proses adopsi inovasi diatas, menurut Rogers dan Schoemaker (1992menyatakan bahwa proses adopsi dapat terjadi melalui 4 (empat) tahapan yaitu : tahap mengetahui (knowledge), persuasif (persuasive), mengambil keputusan (decision) dan konfirmasi (confirmation) yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat tahap yaitu :
Tahap mengetahui : petani sasaran sudah mengetahui adanya inovasi dan mengerti bagaimana inovasi itu berfungsi.
Tahap Persuasi  : petani sasaran sudah membentuk sikap terhadap inovasi yaitu apakah inovasi tersebut dianggap sesuai ataukah tidak sesuai bagi dirinya.
Tahap Keputusan : petani sasaran sudah terlibat dalam pembuatan keputusan yaitu apakah menerima atau menolak inovasi.
Tahap Konfirmasi:petani sasaran mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Mungkin pada tahap ini petani sasaran mengubah keputusan untuk menolak inovasi yang telah di adopsi sebelumnya.
Startegi untuk memeilih inovasi yang tepat guna adalah menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
Inovasi harus dirasakan sebagai kebutuhan oleh adopter.
Banyak innovasi yang ditawarkan kepada masyarakat, namun dapat kita lihat bahwa tidak semua inovasi tersebut menyantuh kedalam masyarakat. Karena inovasi-inovasi tersebut hanya dibuat atas keinginan-keinginan pihak luar dari masyarakat tersebut, bukan dari kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian terjadilah ketidak addopsian innovasi tersebut oleh masyarakat
.Kalau mengharapkan masyarakat akan mengadopsi inovasi tersebut, para warga masyarakat harus menyakini bahwa hal itu merupakan kebutuhan yang benar-benar diingikan oleh mereka. Suatu inovasi akan menjadi kebutuhan apabila inovasi tersebut dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga identifikasi dari persoalan tersebut dapat kta lihat; bahwa sesuatu yang kita anggap masalah, belum tentu menjadi masalah pula bagi orang lain, kemudian jikapun permasalahan itu benar adanya yang dirasakan oleh masyarakat, belum tentu penyelesaian yang ditawarkan seseuai dengan kondisi masyarakat penerimanya.
Inovasi harus memeberikan keuntungan bagi adopternya.
Soekartawi (1988) mengatakan bhwa jika benar teknologi baru yang ditawarkan akan memberikan keuntungan yang relative lebih besar, dari nilai yang dihasilkan oleh teknologi lama, maka kecepatan adopsi innovasi akan berjalan lebih cepat. Untuk menemukn innovasi kriteri seperti ini dapat dilakukan dengan cara; bandingkan teknologi interoduksi dengan teknologi yang sudah ada, kemudian identifikasi teknologi dengan biaya rendah atau teknologi yang produksinya tinggi.
Inovasi harus memiliki kompatibilitas atau keselarasan.
Beberapa pakar berbeda dalam memaknai kompatibilitas innovasi (teknologi), dimana:
a)  Bila teknologi merupakan kelanjutan dari teknologi lama yang telah dilaksanakan, maka kecepatan proses adopsi innovasi akan berjlan lebih cepat.
b)  Teknologi harus sesuai dengan penggunaannya. 
c)  Kompatibilitas disini dimaksud mempunyai keterkaitan dengan sosilal budya, kepercayaan dan gagasan yang dikenalkan sebelumnya dan keperluan yang dirasakan oleh adopter.
d)  Inovasi harus mendayagunakan sumber daya yang sudah ada.
Maksudnya disini adalah ketika adopter menggunakan inovasi tersebut, maka sumberdaya yang ada disekitar mereka mendukung penggunaan inovasi tersebut.
Inovasi tersebut terjangkau oleh financial, sederhana, tidak rumit dan mudah diperagakan. Jadi, semakin mudah teknologi tersebut di praktekkan, maka semakin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan.
Inovasi harus mudah untuk diamati. Jika inovasi tersebut mudah diamati maka banayak adopter yang mampu menggunakannya dengan meniru tata pelaksanaannya tanpa bertanya kepada para ahlinya. Dengan demikian akan terjadi proses difusi, sehingga jumlah adopter akan meningkat.
 Faktor – Faktor yang meperngaruhi aecepatan adopsi diantaranya:
Sifat-sifat atau karakteristik inovasi.
Sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna.
Pengambilan keputusan adopsi.
Saluran atau media yang digunakan.
Kualifikasi penyuluh.
Tipe-tipe keputusan adopsi inovasi, yaitu:
Keputusan otoritas ( Authority Decision) Keputusan ini dibuat oleh atasan atau suatu lembaga, pemerintah, pabrik, sekolah dan sebagainya
Keputusan Individu ( Individual Decision) Keputusan ini dilaksanakan oleh individu/ seseorang terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat (collective) dalam sistem sosial
Keputusan bersama (Collective Decision) Keputusan ini disepakati dan dilaksanakan secara bersama atau melalui consensus masyarakat dalam sistem sosial
Kenyataan bahwa sikap sasaran terhadap suatu inovasi teknologi dipengaruhi oleh faktor internal individu (karakteristik kepribadian individu) dan faktor internal (faktor-faktor di luar diri individu). Akan tetapi yang lebih dominan mempengaruhi sikap dan keputusan sasaran terhadap suatu inovasi adalah faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal meliputi norma-norma, kebiasaan, komunikasi sosial, interaksi sosial, dan belajar sosial individu petani dalam sistem sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor intemal (karakteristik individu, motivasi, keterlibatan dalam organisasi, komunikasi impersonal, terpaan media massa, tingkat kosmopolitan), faktor ekstemal (kebijakan pemerintah, sistem sosial dan norma-norma sosial), dan persepsi nelayan terhadap sifat-sifat inovasi (keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas triabilitas, dan observabilitas) berpengaruh positif terhadap adopsi inovasi usaha pertanian.

2.4 Kategori Adopter
Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) sesuai dengan tingkat keinovatifannya (kecepatan dalam menerima inovasi). Salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujuakan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi, yang telah duji oleh Rogers (1961).
Innovators
Sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Cirinya: petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi. Golongan ini merupakan golongan yang paling cepat melewati proses adopsi.  Orang yang termasuk golongan ini jumlahnya tidak banyak dalam suatu daerah, satu atau dua orang saja, mungkin juga tidak ada.  Mereka merupakan orang yang maju sekali, pandai, pengetahuannya lpuas, usahanya maju, penghasilannya tinggi, kaya dan pengalamannya luas.  Tanah usahanya luas, mempunyai kegemaran dan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru.  Sifat istimewanya adalah selalu ingin tahu dan aktif mencari keterangan kemana-mana.  Petugas penyuluhan sering dibuat kewalahan.  Biasanya mereka kurang memperdulikan orang-orang sekitarnya, tidak aktif menyebar-luaskan innovasi atau pengetahuan dan pengalamannya.
Early Adopters (Perintis/Pelopor)
Sekitar 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Cirinya: para teladan (pemuka pendapat), orang yang dihormati, akses di dalam tinggi. Golongan ini merupakan sasaran yang cepat ikuti inovator, pendidikan diatas masyarakat sekitar, dan mempunyai faktor produksi sehingga mudah untuk praktikkan hal-hal baru, aktif dalam masyarakat dan supel dalam pergaulan, sumber advis dan informasi bagi masyarakat lain, mau berbagi pengetahuan sehingga cocok untuk dijadikan teladan yang selanjutnya menjadi kontak, bersifat “localite” dalam proses penyebaran inovasi, golongan ini paling membantu penyuluh perikanan.
Early Majority (Pengikut Dini)
Sekitar 34% yang menjadi pera pengikut awal. Cirinya: penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi. Pada golongan ini proses adopsi lebih lambat dibandingkan golongan penerap dini, biasanya merupakan para tokoh masyarakat setempat, dimana biasanya tidak mau usahanya gagal untuk menjaga agar citranya tidak buruk, tingkat pendidikan, pengalaman, dan kondisi sosio ekonominya sedang.
Late Majority (Pengikut Akhir)
Sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Cirinya: skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan social, terlalu hati-hati. Pada golongan ini  petani ikan yang kurang mampu, pendidikan rendah bahka masih buta huruf, sifatnya kurang giat dalam mengetrapkan inovasi baru, harus melihat contoh dari golongan terdahulu, kurang menggunakan media massa sehingga lambat mengetahui informasi terbaru, hubungan dengan penyuluh relatif kecil.
Laggards (Kelompok Kolot/Tradisional)
Sekitar 16% adalah kaum kolot/tradisional. Cirinya: tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan opinion leaders,sumberdaya terbatas. Golongan ini disebut juga non adopter,  tuan-tuan tanah, masyarakat yang berpandangan kolot (tradisional), tidak senang terhadap perubahan, kalau-pun menerima akan terjadi di akhir.
2.5  Analisis Inovasi dan Proses Adaptasi Inovasi
Berdasarkan jurnal yang dikupas Inovasi adalah sesuatu yang digunakan dalam keseluruhan operasi perusahaan dimana sebuah produk baru diciptakan dan dipasarkan, termasuk inovasi di segala proses fungsionil/ kegunaannya. Sedangkan Inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktik atau obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dalam kadar tertentu, makna “inovasi” sering identic dengan “teknologi” yang digunakan. Kata “teknologi” itu sendiri diartikan sebagai “a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause effect relationship involved in achieving in desired outcomes”. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hahekatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok, mulai dari pertama kali adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya.
Inovasi juga tidak muncul begitu saja perlu dilakukan tahapan tahapan proses keputusan inovasi, yaitu :
1)  Tahap pengetahuan (knowledge), yaitu apabila individu/kelompok, membuka diri terhadap adanya suatu inovasi,
2)  Tahap bujukan (persuation), yaitu manakala individu atau kelompok, mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi terhadap inovasi;
3)  Tahap pengambilan keputusan (decision making), yaitu tahap dimana seseorang/kelompok melakukan aktifitas yang mengarah kepada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi
4)  Tahap implementasi (implementation), yaitu ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu, dan
5)  Tahap konfirmasi (confirmation), yaitu tahap dimana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukannya.

  Dengan demikian, proses adopsi inovasi akan dipengaruhi oleh sistem internal organisasi kemasyarakatan atau sebuah instansi yang bersangkutan. Organisasi atau tatanan kemasyarakatan yang baik dan stabil akan mengadopsi suatu inovasi dengan mempertimbangkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) memiliki tujuan yang jelas                                                            b) memiliki pembagian tugas yang dideskripsikan secara jelas             
c) memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan                                              d) memiliki peraturan dasar dan peraturan      umum                                                        e) memiliki pola hubungan informasi yang teruji
 Tingkat percepatan adopsi suatu hasil inovasi akan sangat bergantung pada beberapa faktor. Derajat adopsi tersebut sangat bergantung pada  karakteristik atau ciri dari inovasi itu sendiri. Karakteristik inovasi, yang sangat mempengaruhi derajat adopsi tersebut akan sangat bergantung pada :
Adanya keuntungan relatif (relative advantages), artinya sampai sejauh mana suatu inovasi yang diperkenalkan memberi manfaat dan keuntungan bagi perorangan atau masyarakat yang akan mengadopsinya. Keuntungan relatif ini bisa diamati tak hanya dari kajian atau aspek ekonomi, sosial, tetapi juga dari aspek lainnya seperti budaya, teknologi. Suatu inovasi yang diyakini memiliki kemungkinan peluang keuntungan relatif yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pulalah kemungkinan percepatan adopsi tersebut oleh masyarakat. Misal pada saat sekolah memperkenalkan program Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dalam pembelajaran di sekolah, yang pertama dipikirkan oleh komunitas sekolah adalah apakah pendekatan pembelajaran tersebut memiliki keuntungan relatif dibandingkan dengan pola pembelajaran sebelumnya ? Bila jawabannya, ya maka bentuk inovasi yang ditawarkan akan dengan cepat direspon oleh para guru ataupun orangtua.
Memiliki kekompakan dan kesepahaman (compatibility) artinya sampai sejauhmana suatu inovasi bisa sejalan dan kompak dengan sistem nilai yang ada, ataupun sejalan dengan pengalaman masa lalu masyarakat yang akan mengadopsinya. Misalnya manakala kontrasepsi diperkenalkan dalam melaksanakan keluarga berencana (KB), bagaimana haln tersebut sejalan dan dirasakan memiliki compability dengan suatu agama yang dianut oleh masyarakat yang akan mengadopsinya. Atau dalam bidang pendidikan, pada saat sekarang ini banyak bangunan sekolah dasar (SD) yang rusak, maka digulirkan program “peduli sekolah” dengan melibatkan semua potensi masyarakat termasuk pemerintah dalam membangun gedung sekolah. Apakah program tersebut sesuai dengan sisytem nilai yang ada, terutama dengan budaya gotongroyong masyarakat kita.
Memiliki derajat kompleksitas (complexity), artinya sampai sejauhmana  derajat kompleksitas, kesukaran dan kerumitan suatu produk inovasi dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian maknanya, semakin kecil derajat kerumitan atau semakin gampang dicerna dan difahami suatu hasil inovasi tersebut, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk diadopsi oleh perorangan atau masyarakat. Misalnya pada waktu akan diperkenalkan penelitian tindakan kelas-PTK (classroom action research) sebagai upaya untuk meningkatkan mutu, apakah program tersebut memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi atau tidak dalam pelaksanaannya di sekolah.
Dapat dicobakan (trialability), artinya sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diujicobakan keandalan dana manfaatnya. Suatu hasil inovasi dapat dengan gampang diadopsi, manakala hal tersebut dapat dengan dilihat dan diujicobakan melalui pengalaman lapangan. Misalnya, ketika jagung hybrida sebagai produk inovasi pertaninan, maka jagung jenis unggulan ini dapat dengan mudah diadopsi karena jagung varitas unggulan ini dapat diuji langsung oleh para petani pada lahan pertanian mereka.
Dapat diamati (observability), yaitu sampai sejauhmana suatu hasil inovasi dapat diamati. Semakin gampang suatu hasil inovasi diamati, maka akan semakin tinggi peluang hasil inovasi dapat diadopsi.
 Selanjutnya, dalam adopsi inovasi, paling tidak ada lima kategori perbedaan individu atau kelompok yang harus diperhatikan. Kelima kelompok tersebut adalah sebagai berikut. :
a)  Para pembaharu atau pioner/perintis (inovators), yaitu mereka yang paling cepat mengadopsi inovasi dalam masyarakat. Mereka tergolong proaktif, termasuk dalam mencari ide-ide baru yang relevan, serta aktif untuk menerapkan metode baru itu dalam lingkungan sosialnya. Kelompok ini prosentasenya sangat kecil, hanya sekitar 2,5 prosen saja.
b)  Para adopter awal (early adopters), yaitu orang-orang yang tergolong cepat mengikuti kelompok inovator. Mereka adalah kelompok rasional yang telah melihat beberapa perubahan ke arah yang lebih baik. Kelompok ini kira-kira hanya 13,5 prosen saja dari total.
c)  Para kelompok mayoritas awal (early mayority). Yaitu mereka termasuk kelompok kebanyakan yang mau meniri cara baru apabila hal tersebut telah benar benar berhasil. Mereka tidak mau mengambil resiko, dan cenderung menghadopsinya secara massal. Kelmpok ini berjulah kirakira 34 prosen.
d)  Kelompok mayoritas akhir (late mayority) . Yaitu kelompok massal yang umumnya ragu-ragu terhadap pengetahuan baru. Mereka cenderung skeptis, walaupun akhirnya mereka mau menerima juga inovasi tersebut pada periode akhir. Kelompok ini kira-kira 34 prosen.
e)  Adopter akhir (late adopters). Yaitu kelompok yang sangat skeptis, dan senantiasa resisten terhadap perubahan. Mereka sangat tradisional dalam berpikir, dan cenderung menolak dan mengadakan “perlawanan” terhadap inovasi yang ditawarkan. Kelompok ini kira-kira 16 prosen saja.

Proses adopsi inovasi bisa juga terhambat oleh berbagai faktor. Ada tiga hambatan utama, yang berpotensi timbul dalam setiap adopsi inovasi. 

Pertama, mental block barriers
Yaitu hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental, seperti :
a)  salah persepsi atau asumsi                                                       b)  cenderung berpikir negatif                                                        c)  dihantui oleh kecemasan dan kegagalan                                                  d)  tidak mau mengambil resiko terlalu dalam                                                         e) malas                                                     f)  saat ini berada pada daerah “nyaman dan aman                                                 
g) cenderung resisten/menolak terhadap setiap perubahan.

Kedua, hambatan yang sifatnya culture block (hambatan budaya). Hal ini lebih dilatarbelakangi oleh :
adat yang sudah mengakar dan mentradisi
taat terhadap tradisi setempat
ada perasaan berdosa bila merubah “tatali karuhun”

Ketiga, hambatan social block (hambatan sosial). Yaitu hambatan inovasi sebagai akibat dari faktor sosial dan pranata masyarakat sekitar. Hal ini antara lain :
perbedaan suku dan agama ataupun ras
perbedaan sosial ekonomi
nasionalisme yang sempit
arogansi primordial
fanatisme daerah yang kurang terkontrol.
Dengan demikian disadari ternyata pembentukan inovasi merupakan sesuatu sistematika yang tidak mudah perlu ada latar belakang yang memprakarsai pembentukan suatu ide atau inovasi baik dikalangan individu,kelompok maupun instansi besar yang perlu di pertimbangkan karakteristik dari inovasi dan menghindari penghambat dari suatu proses adaptasi inovasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang di dapat dari analisa diatas adalah sebagai berikut :
Inovasi yang digunakan dalam keseluruhan operasi perusahaan dimana sebuah produk baru diciptakan dan dipasarkan, termasuk inovasi di segala proses fungsionil/ kegunaannya.
Inovasi sebagai sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan.
Inovasi juga tidak muncul begitu saja perlu dilakukan tahapan tahapan proses keputusan inovasi, Tahap pengetahuan, Tahap bujukan , Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi.
Karakteristik inovasi, yang sangat mempengaruhi derajat adopsi tersebut akan sangat bergantung pada Adanya keuntungan relative, Memiliki kekompakan dan kesepahaman (compatibility), Memiliki derajat kompleksitas, Dapat dicobakan (trialability), Dapat diamati (observability),
Dalam adopsi inovasi, paling tidak ada lima kategori perbedaan individu atau kelompok yang harusdiperhatikan Para pembaharu atau pioner/perintis, Para adopter awal (early adopters),  Para kelompok mayoritas awal, Kelompok mayoritas akhir (late mayority),Adopter akhir (late adopters).

3.2  Saran                                                                                                                                Ditengah era sekarang yang penduduknya terus bertambah dan lahan yang terus berkurang pelaku usaha dan masyarakat dituntut untuk berinovasi menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, pemerintah harus selalu meningkatkan daya saing produk agar inovasi yg dibuat bisa memenuhi selera pasar. Mahasiswa harus lebih memahami tentang inovasi karna inovasi merupakan ciri kehidupan yang lebih baik dan berkembang. Mahasiswa juga harus mengerti pembahasan adaptasi inovasi karna dalam perwujudan inovasi juga harus sejalan dengan inovasi yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Aatmandai. 2010. Sistem adopsi Inovasi. Diakses darihttp://aatmandai.blogspot.com/ Diunduh pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 13:45 WIB
Adiwilaga, Anwas. 1982. Ilmu Usahatani. Bandung : Penerbit Alumni.
Fadholi, Hermanto. 1981. Bahan Bacaan Pengantar Ekonomi Pertanian. Bogor : Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian Fakultas Politeknik Pertanian Bogor
Fayya. 2013. Atualisasi Peran Penyuluh Perikanan . Diaksed darihttp://fayyadharkanayahya.blogspot.com/ Diunduh pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 13:30 WIB
Kasryno, Faisal. 1984. Prospek Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Mailan A. Husni, 2004. Analisis Ekonomi Usahatani dan Kelayakan Finansial Teknologi Pada Skala Pengkajian. Makalah dalam Pelatihan Analisis Presentase dan Tabulasi Data penelitian dan Pengkajian, Bogor, 2004.
Mardikanto, T. 1988. Komunikasi Pembangunan. UNS Press. Surakarta.
Mosher, A.T. 1970. Getting Agriculture Moving. Pyramid Book. New York.
Mundy, Paul. 2000. Adopsi dan Adaptasi Teknologi Baru. PPAT3. Bogor.
Rogers, E.M. 1983. Diffusions of Innovations, Third Edition. Free Press. New York
Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Perikanan. Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta

MATERI KEBIJAKAN SOSIAL
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang
Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang di rancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare). Kerana urusan kesejahteraan sosial seringkali menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik. Kebijakan sosial seringkali menyetuh, berkaitan, atau bahkan, selintas bertumpang-tindih dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan sebagai bidang sosial, semisalnya kesehatan, pendidikan, perumahan, atau makanan. Lebih dari itu makna sosial tidak jarang di artikan secara luas. Spicker (1995:5) membantu mempertegas subtansi kebijakan sosial dengan menyanjikan tiga karakteristik atau aras pendefinisi kebijakan sosial.
Elemen utama kebijakan adalah tujuan proses implementasi dan pencapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh, misalnya departemen pemerintah (pada tingkat makro) atau lembaga pelayanan sosial (pada skala mikro). Karena meskipun kebijakan sosial tidak jarang berhubungan dengan makanan, ia tidak mempelajari atau mengurusi soal makanan itu sendiri. Melainkan dengan regulasi dan distribusi makanan. Kebijakan sosial berurusan dengan isu-isu yang bersifat sosial. Namun, seperti dijelaskan di muka, arti sosial di sini tidak berdifat luas. Melainkan merejuk pada beragam respon kolektif yang dibuat guna mengatasi masalah sosial yang dirasakan oleh publik. Istilah sosial menunjuk pada “some kind of collective social respone made to perceived problem,”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Apa pengertian kebijakan sosial?
2. Bagaimana proses perumusan kebijakan sosial?
3. Bagaimana mekanisme dan isu-isu kebijakan sosial?
4. Bagaimana model-model analisis kebijakan sosial?
5. Bagaimana merumuskan masalah kebijakan sosial?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan pada makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan sosial.
2. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan sosial.
3. Untuk mengetahui mekanisme dan isu-isu kebijakan sosial.
4. Untuk mengetahui model-model analisis kebijakan sosial.
5. Untuk mengetahui cara merumuskan masalah kebijkan sosial.
D. Manfaat Penulisan
1. Adapun manfaat penulisan dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:
Sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami arti dari kebijakan sosial.
2. Sebagai bahan referensi dalam penulisan selanjutnya.












BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Sosial
Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social). Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya.
Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
Seperti halnya kata ‘kebijakan’, kata ‘sosial’ pun memiliki beragam pengertian. Conyers (1992: 10-14) mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian:
Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, arisan sering disebut sebagai kegiatan sosial.
Kata sosial diartikan sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang (group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat (society) warga atau komunitas (community).
Kata sosial sebagai istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan.
Kata sosial sebagai lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi dengan aktifitas-aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), atau Bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi.
Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagai perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga meskipun pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, di masyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992).

B. Proses Perumusan Kebijakan Sosial
Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi
a) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).
b) Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?
c) Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
d) Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.
e) Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
f) Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
g) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

2. Tahap Implementasi
a. Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
b. Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

3. Tahap Evaluasi
Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.

C. Mekanisme dan Isu-Isu Kebijakan Sosial
Untuk lebih memahami proses perumusan kebijakan sosial, kiranya perlu ditelaah secara singkat mekanisme dan kerangka kerja perumusan kebijakan sosial. Telaah ini akan membantu kita dalam memahami peranan lembaga atau aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan sosial (Suharto, 1997) Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam proses perumusan suatu kebijakan sosial. Sebagain besar negara menyerahkan tanggungjawab ini kepada setiap departemen pemerintahan, namun ada pula negara yang memiliki badan khusus yang menjadi sentral perumusan kebijakan sosial. Terdapat pula negara-negara yang melibatkan baik lembaga pemerintahan maupun swasta dalam merumuskan kebijakan sosialnya. Tidaklah mudah untuk membuat generalisasi lembaga mana yang paling berkompeten dalam masalah ini (Suharto, 1997).
1. Mekanisme Kebijakan Sosial
a. pemerintahan. Sebagian besar negara menyerahkan tanggungjawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementrian, departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Di Departemen Sosial, terdapat satu biro khusus yang memiliki kewenangan penting dalam kegiatan ini, yaitu Biro Perencanaan.
b. Badan Perencanaan Nasional. Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perumusan kebijakan sosial juga seringkali menjadi tugas khusus dari Badan Perencanaan Nasional yang sengaja dibentuk untuk merumuskan dan sekaligus mengatur mekanisme kebijakan sosial. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dihasilkan lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi departemen dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
c. Badan legislatif. Badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Lembaga ini biasanya memiliki komisi khusus yang mengurusi perumusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di Indonesia, DPR memiliki komisi khusus yang bertanggungjawab mengatur urusan ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial.
d. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentralisasi, Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Lebih-lebih lagi di negara-negara yang telah sangat matang menjalankan konsep demokrasi, masyarakat setempat memiliki hak dan kewenangan dalam mengungkapkan aspirasi kebutuhannya yang kelak menjadi bagian dari tema-tema penting dalam kebijakan sosial.
e. Lembaga Swadaya Masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) adalah berbeda dalam setiap negara. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non pemerintahan untuk juga terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini terutama terjadi sejalan dengan rekomendasi atau bahkan tekanan dari negara-negara donor yang memberi bantuan dan konsultasi finansial kepada negara yang bersangkutan. Selain itu, kini semakin disadari bahwa sebesar apapun pemerintah menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial, tidaklah mungkin mampu memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat secara memuaskan.

2. Isu-Isu kebijakan Sosial
Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial (Suharto, 1997)
a) Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat.. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.
b) Perangkat Hukum dan Penerapannya. Perangkat hukum memiliki kekuatan memaksa, melalui sangsi dan hukuman yang melekat di dalamnya. Kebijakan sosial memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, adakalanya perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Ketidak-konsistenan antara ‘dassein’ dan ‘dasollen’ akan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat dan merosotnya citra lembaga-lembaga pembuat kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan sikap apatis dan bahkan antipati masyarakat kepada setiap produk kebijakan sosial.
c) Koordinasi antar Lembaga. Seperti sudah dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain.
d) Sumber Daya Manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut jumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kualifikasi SDM yang tepat. Selain ahli-ahli sosial, perumusan kebijakan sosial seringkali membutuhkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan bahkan ahli statistik.
e) Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman penulis berkunjung ke Costa Rica menunjukkan bahwa berkat kesigapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelayanan sosial, kualitas hidup warga masyarakat negara tersebut sangat memuaskan terutama bila dilihat dari indikator kualitas hidup (Human Development Index), seperti angka harapan hidup, jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran, dan bahkan pendapatan per kapitanya.
f) Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar, namun demikian sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas (Conyers, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan sosial harus mampu diprioritaskan terhadap pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apakah pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan untuk perawatan anak terlantar, para manula, para penyandang cacat, rehabilitasi permukiman kumuh, atau peningkatan peran pemuda dan wanita.
g) Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diusahakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat dan cocok ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan. Secara luas kita dapat mengusulkan apakah pelayanan sosial akan berbentuk uang tunai (cash payment), barang (benefit in kind), atau berupa bantuan konsultasi dan pelatihan-pelatihan.
h) Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan ‘supply’ dan ‘demand’ pelayanan sosial, dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu lebih besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Keadaan ini tentunya memaksa kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh mengenai distribusi pelayanan sosial. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pendistribusian pelayanan ini antara lain menyangkut segi geografis (desa, kota, daerah khusus), jender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan.
i) Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif selalu terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Antara kuantitas dan kualitas pelayanan sering kali terjadi trade-off, dilema, sehingga perlu ditentukan mana dahulu yang akan diutamakan. Misalnya, mengingat masih besarnya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial masih dianggap lebih penting daripada meningkatkan kualitas pelayanan lembaga tersebut. Dengan demikian, secara terpaksa diadakan pengorbanan dalam hal kualitas pelayanan sosial.
j) Pembiayaan pelayanan sosial. Isu kebijakan sosial lainnya yang sangat penting adalah mengenai pendanaan pelayanan sosial yang menyangkut, sistem, sumber dan metoda pendanaan. Terdapat suatu sistem di mana pelayanan sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh pemerintah yang dananya diambil dari subsidi sektor-sektor lain dalam bidang perekonomian negara tersebut. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salah satu contoh sistem ini. Sebaliknya, ada pula pelayanan sosial yang didasarkan pada segi komersial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti asuransi kesehatan dan asuransi sosial tenaga kerja. Kini terdapat kecenderungan di mana sistem pendanaan lembaga pelayanan sosial (panti jompo, TPA) yang tadinya disubsidi penuh oleh pemerintah, kini bersifat komersial. Pada kenyataanya, sebagian besar negara maju dan berkembang banyak yang memilih jalan tengah di antara kedua sistem di atas.

D. Model-Model Analisis Kebijakan Sosial
Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.
Menurut Quade (1982) analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan.
Analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen rasional mengenai tiga pertanyaan yang berkaitan dengan;
a. Fakta-fakta;
b. Nilai-nilai; dan
c. Tindakan-tindakan
Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga model pendekatan dalam analisis kebijakan sosial, yaitu:
a. Pendekatan Empiris;
b. Pendekatan Evaluatif; dan
c. Pendekatan Normatif.
Dalam kaitannya dengan tiga model tersebut, terdapat empat prosedur analisis yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan analisis kebijakan sosial:
a. Monitoring yang dapat menghasilkan informasi deskriptif mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat kebijakan.
b. Peramalan yang dapat menghasilkan prediksi atau informasi mengenai akibat-akibat kebijakan di masa depan.
c. Evaluasi yang dapat menghasilkan informasi mengenai nilai atau harga dari dampak-dampak kebijakan yang telah lalu maupun di masa datang.
d. Rekomendasi yang dapat memberikan preskripsi atau informasi mengenai alternatif-alternatif atau kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

E. Merumuskan Masalah Kebijakan Sosial
Perumusan masalah kebijakan sosial adalah suatu proses penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang mempengaruhi kelompok sasaran. Perumusan masalah kebijakan juga mencakup pencarian solusi-solusi terhadap dampak-dampak kebijakan yang bersifat negatif
 Masalah-masalah kebijakan sosial secara umum memiliki enam elemen, yaitu:
1. Masalah kebijakan. Informasi ini meliputi argumen mengenai bukti-bukti pemasalahan, alternatif-alternatif kebijakan, tindakan-tindakan kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan keberhasilan-keberhasilan kebijakan.
2. Klaim kebijakan. Klaim kebijakan adalah kesimpulan-kesimpulan mengenai argumen-argumen kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah harus berinvestasi dalam bidang pendidikan atau mengeluarkan dana lebih besar lagi bagi penanggulangan anak jalanan dsb.
3. Justifikasi atau pembenaran. Aspek ini meliputi asumsi mengenai argumen kebijakan yang memungkinkan analisis kebijakan untuk melangkah dari masalah kebijakan ke klaim kebijakan. Suatu asumsi bisa mencakup informasi yang bersifat otoritatif, intuitif, analitis, kausal, pragmatis maupun kritis.
4. Pendukung. Pendukung adalah informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai dasar yang mendukung justifikasi. Pendukung dapat berupa hukum-hukum keilmuan, pendapat-pendapat para ahli atau prinsip-prinsip etis dan moral.
5. Keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan. Keberatan-keberatan adalah kesimpulan yang kedua atau argumen alternatif yang menyatakan bahwa suatu kondisi tidak dapat diterima (ditolak) atau dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu.
6. Prasyarat. Aspek ini merupakan kondisi-kondisi yang dapat meyakinkan atau menjadi dasar bagi analis kebijakan untuk membenarkan klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, prasyarat biasanya dinyatakan dalam bahasa “kemungkinan” atau probabilitas. Misalnya, “kemungkinan besar”, “kecenderungannya adalah” atau “pada taraf signifikansi 1 persen”.
Perumusan masalah kebijakan, tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima secara logis. Prasyarat tersebut meliputi:
a. Perumusan masalah harus jelas atau tidak ambigu.
b. Produk analisis harus terbaru (up-to-date).
c. Produk analisis harus berharga atau bernilai (valuable).
d. Proses analisis tidak bersifat konvensional, artinya menggunakan teknik-teknik yang mutakhir.
e. Proses analisis memiliki daya motivasi, berkesinambungan, berhubungan satu sama lain dan komprehensif.
 Teknik-teknik dalam perumusan masalah kebijakan:
a. Analisis Klasifikasi. Teknik ini dipergunakan untuk memperjelas konsep yang digunakan dalam mendefinisikan situasi problematis. Prinsip-prinsip dari sistem klasifikasi adalah:
1. Relevansi Substantif. Dasar klasifikasi harus dibangun menurut tujuan analisis dan situasi problematis.
2. Ketuntasan. Dasar klasifikasi harus memiliki argumen yang tepat dan benar-benar kuat.
3. Keterpilahan. Kategori-kategori harus benar-benar terpilah dan berdiri sendiri agar tidak ada kelompok yang masuk dalam dua kategori.
4. Konsistensi. Kategori-kategori harus bersifat pasti atau tetap berdasarkan sistem klasifikasi tunggal sehingga kesimpulan tidak bersipat tumpang tindih atau mengalami “the fallacy of cross division” (kekeliruan dalam pembagian silang).
5. Pembedaan hirarkis. Tingkat dalam sistem klasifikasi harus dapat dibedakan secara jelas; mulai dari kategori, sub-kategi, sampai sub-sub kategori.
b. Analisis Hirarki. Teknik ini dipakai untu menganalisis sebab-sebab yang mungkin dalam sistem permasalahan. Terdapat tiga macam sebab yang perlu diperhatikan dalam analisi hirarki:
1) Sebab yang mungkin (possible cause).
2) Sebab yang masuk akal (plausible cause). Sebab ini didasari penelitian ilmiah atau pengalaman langsung.
3) Sebab yang dapat dirubah (actionable cause) atau disebut pula sebab yang dapat dikontrol dan dimanipulasi.
c. Synectic. Teknik ini dilakukan untuk mengembangkan pengenalan masalah secara analogis. Beberapa prinsip analogi meliputi:
1) Analogi personil. Analis berusaha membayangkan dirinya mengalami situasi-situasi problematis sebagaimana dialami kelompok sasaran kebijakan.
2) Analogi langsung. Mencari hubungan serupa diantara 2 atau lebih situasi problematis.
3) Analogi simbolik. Menemukan contoh yang serupa dengan situasiproblematik dengan menggunakan simbol-simbol.
4) Analogi fantasi. Secara bebas mencari kesamaan antara situasi problematis secra khayali.
d. Branstorming atau curah pendapat. Teknik memunculkan ide atau gagasan, tujuan dan strategi-strategi tertentu dengan melibatkan banyak pihak dalam suatu forum diskusi.
e. Analisis Asumsi. Teknik untuk menciptakan sintesa (kesimpulan) kreatif atas beberapa asumsi mengenai masalah-masalah kebijakan. Prosedur analisis asumsi meliputi:
1) Identifikasi pelaku yang terlibat (stakeholder identification).
2) Pemunculan asumsi (assumption surfacing).
3) Pembenturan atau penentangan asumsi (assumption challenging).
4) Pengelompokan asumsi (asumption pooling).
5) Sintesa asumsi atau penyimpulan asumsi.






























BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial.
2. Proses perumusan kebijakan sosial yaitu terdiri atas tahap identifikasi, implementasi, dan evaluasi.
3. Mekanisme kebijakan sosial terdiri atas departemen pemerintahan, badan perencanaan nasional dan isu-isu kebijakan sosial terdiri atas peran Negara dan masyarakat dan perangkat hukum dan penerapannya.
4. Model-model analisis kebijakan sosial yaitu terdiri atas pendekatan empiris, normative dan evaluative.
5. Merumuskan masalah kebijakan sosial terdiri atas masalah kebijakan, klaim kebijakan, justifikasi dan pendukung
B. Saran
Penulis berharap bahwa kebijakan sosial ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena dengan diterapkannya kebijakan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.






DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. “Model Kebijakan Sosial”. https://pmiuinbdg.wordpress.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

Anonim. 2012. “Model-Model Studi Kebijakan”. http://www.bisosial.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

ANALISIS DAN RANCANG PEKERJAAN

ANALISIS DAN RANCANG PEKERJAAN

A. Analisis Pekerjaan
Pekerjaan dianalisis sebagai kegiatan rutin pada manajemen strategis. Kemudian diperbarui dengan pengertian mengenai pengukuran kinerja, biaya dan standardisasi, peningkatan produktivitas prosedur teknik industri lainnya.
1. Pengertian Analisis Pekerjaan (Job Analysis)
Beberapa terminologi tentang analisis pekerjaan, antara lain yaitu:
• Analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk didalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi atau pengendalian, dan organisasi atau perusahaannya. Dengan kata lain analisis pekerjaan adalah mempelajari mencari, dan mmenentukan gambaran atau desain dari aktivitas-aktivitas yang menentukan tugas-tugas, kewajiban dan wujud tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan.
• Analisis pekerjaan juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dari pemeriksaan atas aktvitas-aktivitas kerja pokkok di dalam sebuah posisi serta kualifikasi (keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya) yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
• Analisis pekerjaan merupakan kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis sebuah perusahaan.
• Analisis pekerjaan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam perusahaan .
• Analisis pekerjaan adalah suatu usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan teresbut.
• Analisis pekerjaan adala studi sistematis suatu pekerjaan dari organisasi untuk memperoleh informasi guna menentukan faktor yang dapat dikompensasikan dari suatu pekerjaan.
• Analisis pekerjaan menyediakan informasi bagi informasi yang telah mereka dapatkan dari deskripsi tugas dan melakukan penilaian pekerjaan, proses menentukan tingkat kesulitan suatu pekerjaan untuk kompensasi dimaksud.
• Analisis pekerjaan aalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi atas aspek penting yang berkaitan dengan suatu pekerjaan.
Dengan demikian, pada intinya analisis pekerjaan adalah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi, hal ini dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, seperti seringnya mengganti atau menempatkan orang yang kurang tepat untuk suatu jabatan di dalam organisasi atau perusahaan.

2. Tujuan Analisis Pekerjaan
Menciptakan SDM yang handal dalam menghadapai tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, penggunaan teknologi canggih sekalipun, analisis pekerjaan harus berpikir panjang untuk memenuhi tuntutan suatu pekerjaan, seperti keterampilan dan pelatihan. Kedua, kenyamanan dan suasana kerja akan menciptakan hasil kerja yang maksimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Untuk menghadapi tantangan tersebut analisis pekerjaan SDM harus dilaksanakan secara profesional, karena akan menentukan kualifikasi yang secara langsung dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan yang ditentukan oleh manajer dalam mewujudkan keberadaannya yang penuh kompetisi di masa depan.
Tindakan-tindakan yang diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu
b. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang
c. Ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak
d. Rancang kebutuhan SDM masa depan
e. Sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia
f. Rancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman
g. Rancang rencana pengembangan potensi karyawan
h. Tentukan standar kerja/prestasi realistis
i. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan minatnya
j. Penempatan karyawan harus sesuai dengan keahliannya
k. Berikan kompensasi secara wajar

3. Langkah-Langkah dalam Analisis Pekerjaan
Langkah 1, menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan, berkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Struktur organisasi dan tabel proses digunakan untuk melengkapi langkah 1.
Langkah 2, untuk mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Pada umumnya langkah ini memerlukan waktu dan biaya yang mahal untuk meneliti tiap-tiap pekerjaan, sehingga suatu contoh yang mewakili pekerjaan perlu untuk terpilih. Sejalan dengan hal tersebut, pada langkah 3 dipilih pekerjaan untuk dianalisis.
Langkah 3, melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Teknik analisis digunakan untuk mengumpulkan data atas karakteristik pekerjaan, perilaku yang diperlukan, dan karakteristik suatu karyawan yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut:
Langkah 4, mengumpulkan informasi yang digunakan
Langkah 5, untuk mengembangkan suatu deskripsi tugas
Langkah 6, mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan

4. Teknik Analisis Pekerjaan
Ada beberapa metode pengumpulan data, seperti tanya jawab, pengisian daftar pertanyaan serta catatan kerja harian. Untuk itu analis perlu memilih metode yang dianggap terbaik atau kombinasi optimal dari metode yang ada.
a. Pengamatan
Merupakan cara untuk mengamati perilaku karyawan yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada individu maupun kelompok. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar hasil pengamatan akurat dan valid, yaitu:
- Diperlukan metode sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak bias dan tidak subjektif
- Tidak menilai karyawan saja, tetapi seharusnya lebih memfokuskan pada penilaian perilaku persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan
- Hasil pengamatan akan relatif lebih cermat dan objektif, manakala objek telaahnya pada jenis pekerjaan yang tangible daripada yang intangible.
Kelemahan teknik ini:
- Informasi yang dikumpulkan tidak terlalu akurat karena ketika dianalisis pekerjaannya para karyawan berusaha bekerja lebih keras, lebih baik, dan lebih produktif karena mereka sadar bahwa cara kerja mereka sedang diamati
- Diperlukan biaya yang banyak
- Proses pelaksanaannya memerlukan waktu lama
b. Wawancara
Melalui wawancara dengan pemegang pekerjaan dan jabatan, baik secara individu maupun kelompok, akan diperoleh informasi tentang hubungan antara persyaratan kerja dan kinerja atau perilaku yang bersangkutan. Walaupun banyak memerlukan waktu dan biaya, hasil teknik ini cukup akurat.
c. Pandangan pejabat, atasan langsung atau karyawan senior
Kelemahan pendekatan ini adalah:
- Kemungkinan ada pertanyaan yang tidak dijawab
- Jawaban sulit dipertanggungjawabkan
- Adanya karyawan yang tidak mengembalikan kuesioner
- Terkadang terpaksa dilakukan penelitian ulang karena adanya indikator yag tidak diwakili
Keuntungan penggunaan teknik ini adalah:
- Biaya relatif murah
- Jumlah responden tidak terbatas
- Menghemat waktu
d. Catatan harian pekerjaan karyawan
Teknik ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat. Kelemahan teknik ini, karyawan enggan mengisi buku catatan harian masing-masing karena adanya anggapan menambah beban serta adanya kesan terlampau ketatnya pengawasan dan tidak dipercaya
e. Teknik kombinasi
Teknik dari gabungan berbagai teknik pengumpulan informasi. Penggunaan teknik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi, serta mengurangi beban biaya


5. Deskripsi dan Spesifikasi Pekerjaan
Deskripsi pekerjaan adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolahinformasi mengenai pekerjaan.
Manfaat deskripsi pekerjaan untuk menentukan:
- Ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas (Job Summary and Dutiesi)
- Situasi dan kondisi kerja (Working conditions)
- Persetujuan (Approvals)
Tidak ada bentuk standar untuk suatu deskripsi pekerjaan, kebanyakan uraian mengemukakan tentang pentingnya informasi: nama pekerjaan, ringkasan, peralatan, lingkungan, dan aktivitas.
Spesifikasi pekerjaan (job spesifications) adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan.
Untuk menentukan jenis keerampilan, tingkat pengetahuan atau kemampuan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan tertentu harus dilaksanankan secara sistematis. Panduan yang dapat digunakan dalam memasukkan karakteristik-karakteristik yang harus dimasukkan pada suatu spesifikasi pekerjaan:
a. Semua tugas pekerjaan harus dikenali dan dinilai dalam kaitannya dengan arti penting teknik analisis pekerjaan
b. Suatu panel tenaga ahli, karyawan, atau para penyelia perlu menetapkan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk melakukan masing-masing tugas pekerjaan
c. Tingkat keterampilan masing-masing harus dinilai
d. Karakteristik lain yang penting untuk melakukan pekerjaan itu harus dikenali, meliputi kondisi fifik yang digunakan dan sertifikasi profesional
e. Jenis keterampilan yang telah dikenali perlu untuk secara rinci dikaitkan dengan masing-masing tugas pekerjaan


6. Metode Baru Analisis Pekerjaan
a. Pendekatan Peristiwa Genting
Peristiwa genting merupakan metode baru dalam pendekatan analisis pekerjaan, dimana defenisi ini harus betul jika performan pekerjaan sukses dan menceritakan umpan balik yang objektif sebagai standar untuk suksesnya suatu pekerjaan.
b. Skala Penilaian Tingkah Laku
Skala penilaian tingkah laku sangat penting karena improvisasinya lebih baik dari teknik tradisional sebagai traitmen individu. Di mana sisa kumulatif dari pembelajaran yang baru lebih baik dari sisa imrovisasi relatif ke alternatif dari hukum dan ekonomi.
Poin dalam skala penilaian didefinisikan dalam riwayat pekerjaan dan masa tingkah laku. Dasar dari teknik skala penilaian tingkah laku ini dijadikan sebagai orientasi tingkah laku bagi karyawan dalam suatu organisasi.
c. Ukuran dari Kedudukan Pengelolaan (Dimensional of Managerial Positions/DMP)
Dimensional of Managerial Positions/DMP dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Organisasional
- Keadaan objektif
- Menetapkan jarak perencanaan
- Ide teknik implementasi, produk dan solusi
- Pekerjaan praktis
2) Administrasi pembuat keputusan
- Mengadakan supervisi
- Administrator
- Promate keselamatan
- Pembuat keputusan
3) Kepemimpinan (leadership)
- Menaikkan relasi organisasi
- Amplikasi supervisi
- Kompetensi kepemimpinan
- Delegasi wewenang
- Keterampilan komunikasi
4) Manajemen sumber daya manusia
- Devisi pekerja potensial
- Supervisi praktis
- Menaikkan badan manajemen relasi
5) Profesional, kualitas individu
- Kualitas dari pekerjaan
- Kuantitas dari pekerjaan
- Reliabilitas
- Inovasi

6) Kumpulan, pelanggan dan lingkungan luar
- Kumpulan relasi organisasi
- Kontak luar dengan konsumen
- Sales
d. Analisis Posisi Daftar Pertanyaan (PAQ Approachi)
Analisis ini dilakukan dengan membuat format daftar pertanyaan dan jawaban dari beberapa orang yang ada dengan mengandalkan yang dibutuhkan oleh dan individu. Teknik dapat dilakukan dengan perkembangan-perkembangan sebagai berikut:
1) Standar analisis pekerjaan
2) Perencanaan karier dan perkembangan individu
e. The Hay System
Metode analisis ini sangat cocok untuk pendekatan dalam pengevaluasi dan konvensasi pekerjaan. Ada tiga aspek penafsiran pekerjaan dalam metode the hay system yaitu:
1) “Bagaimana tahu”
2) Jalan keluar, mengambil dari persentase “Bagaimana-tahu”
3) Akuntabilitas

7. Hubungan Analisis Pekerjaan dengan SDM
Analisis pekerjaan dari suatu perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan memerlukan sejumlah karyawan yang mampu secara efektif dan efisien melaksanakan seluruh volume kerja.
• Untuk itu diperlukan perencanaan SDM, yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan, sehingga dapat melaksanakan fungsi tugasnya, baik dari segi kualitatif berdasar deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
• Syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan
• Memilih tugas dan struktur pekerjaan
• Taksiran potensi meliputi kegiatan memmperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap suatu jenis pekerjaan.
• Penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi pekerjaan dari pekerja

B. RANCANG PEKERJAAN
Rancang pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Dalam rancang pekerjaan ada tiga hal penting untuk diperhatikan:
- rancangan harus menceriminkan pemenuhan tuntutan lingkungan
- mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal
- para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik
Secara umum rancang pekerjaan yang baik dan tepat akan menghasilkan pada tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kepuasan yang tinggi sebaliknya jika rancang kurang baik akan berakibat fatal.



1. Kerangka Rancang Pekerjaan: Input-Output
Perancangan suatu pekerjaan mencerminkan elemen organisasi, lingkungan, dan tingkah laku. Para ahli perancang pekerjaan mengambil elemen ini sebagai bahan pertimbangan menciptakan pekerjaan yang memuaskan dan produktif. Setiap elemen rancang pekerjaan mempunyai nilai penting yang berbeda-beda tergantung orang yang merancang. Produktivitas karyawan dan kepuasan kerja akan memberikan umpan balik, seberapa baik suatu pekerjaan dirancang. Rancang pekerjaan yang kurang baik akan memberikan produkstivitas rendah, karawan sering berpindah, ketidakhadiran, keluhan, sabotase, perpecahan dan problem lain.
Dengan demikian, elemen yang mempengaruhi dalam rancang pekerjaan (Job Design) adalah unsur organisasi, unsur lingkungan di sekitarnya, dan unsur tingkah laku.














2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rancang Pekerjaan
Faktor utama yang mempengaruhi dalam merancang suatu pekerjaan yaitu:
• Faktor Organisasional
Pertimbangan organisasional dalam merancang pekerjaan mencakup dalam hal-hal:
o Pemilihan struktur organisasi
o Pola tanggung jawab dan wewenang tugas
o Prasarana kerja dan tradisi perusahaan perlu tidaknya pengembangan dan pelatihan
• Faktor Lingkungan
Menjadi seorang analis rancang bangun pekerjaan harus mampu dan tanggap atas tuntutan kelestarian lingkungan sekitar. Paling tidak, kita harus juga melibatkan dan menciptakan hubungan yang baik dengan daerah sekitar.
• Faktor Keprilakuan
Keleluasaan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya akan berdampak kepada kepuasaan batin pekerja. Sebab, jika kita terus-menerus dikendalikan dan diawasi langsung oleh seorang penyelia atau atasan kita akan mengakibatkan sikap apatis dan prestasi kerja yang rendah.

3. Teknik Rancang Ulang Pekerjaan
Berbagai perubahan sering menuntut rancang ulang berbagai macam pekerjaan dalam organisasi. Rancang ulang pekerjaan berlangsung dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan, jika pekerjaan berlangsung lama dapat berakibat negatif terhadap kehidupan karyawan seperti apatisme, tidak peduli, motivasi rendah, keluhan, bahkan keinginan berhenti kerja
a. Penyederhanaan pekerjaan
Salah satu penyederhanaan kerja yang dapat ditempuh ialah dengan emmbagi penyelesaian suatu pekerjaan kepada beberapa karyawan. Namun, dalam melakukan penyederhanaan pekerjaan harus dijaga jangan sampai pekerjaan yang harus diselesaikan begitu mudahnya sehingga tidak memberikan tantangan, apalagi kalau sampai pekerjaan tersebut rutin dan berulang-ulang
b. Overspecialisasi
1) Rotasi pekerjaan
Dengan rotasi pekerjaan, karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainyya tanpa berubahnya jenjang kepangkatan atau jabatan yang bersangkutan. Rotasi bermanfaat bagi karyawan karena menghilangkan sifat bosan terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya.
2) Perluasan pekerjaan (job enlargement)
Istilah ini mengacu pada beban kerja horizontal dan terjadninya peningkatan jumlah serta keragaman tugas pekerjaan. Tugas yang ditambahkan mirip dengan tugas baru yang ditambahkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3) Pengayaan pekerjaan (job enrichment)
Peningkatan pekerjaan adalah upaya membuat pekerjaan menjadi lebih berharga atau memuaskan dengan menambahkan tugas-tugas yang lebih berarti pada sekelompok pekerjaan karyawan. Hal ini meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali. Menambahkan elemen-elemen ini ke pekerjaan kadang-kadang di sebut pemuatan vertikal. Pengayaan pekerjaan (pemuatan vertikal) mencoba untuk lebih menambahkan tanggung jawab dan otoritas. otonomi
4) Regu kerja otonomi
Regu kerja otonomi biasa juga disebut self-directed work team dan leaderless work team adalah kelompok para pekerja dengan tugas dan tanggung jawab mereka sering meliputi tugas para penyelia atau para manajer. Regu kerja pada umumnya melibatkan tiga sampai lima belas anggota yang masing-masing secara ekstesif saling melatih untuk lakukan pekerjaan lainnya.

4. Peran SDM dalan Merancang Pekerjaan
Peranan sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas, tidak hanya bersumber dari majikan atau perusahaan ke karyawan, tapi juga ada hak-hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaannya. Tentu kita sebagai manusia, selalu bekerja dan berusaha untuk ke arah yang lebih baik, lebih modern dan lebih bermartabat sesuai dengan hak-hak manusia. Bagaimana kita memperlakukan pekerj tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai aset kekayaan dalam berorganisasi dan berusaha.
Rancang pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan syarat bermodalkan pengetahuan spesifik yang tinggi di kalangan manajer dan karyawan departemen sumber daya manusia.

internet pakai Psiphon saweran

Hey gens, kali ini saya akan berbagi internet hemat menggunaan sc telkomsel 'AS'.
Bukan internet gratis tapi hemat internet ,

Langsung aja ke tkp gens...

Pertama - beli kartu telkomsel 'AS' kalo sudah punya tidak usah beli .

Kedua - aktifkan kartunya , beli pulsa sebesar 35rb untuk nyawer agar bisa conek.

Ketiga - daftar komunitas kampus/sekolah (TMC/TSC) yang bertujuan agar bisa aces dial *232# ,kalo belum terdaftar blm bisa aces .
Cara daftar kliksini
Kenapa harus daftar komunitas?
Karena kalo bisa dial di *232# paketnya lebih murah dari pada dial di *100# / *363#.

Keempat - kalo dah terdaftar komunitas dial di *232# pilih 3.paket loop pilih 6.foreverloop pilih
1.foreverloop 3 , yang harganya 25000 sesuai zona aktif 90 hari harga sesuai zona.
Setelah terdaftar , terus gandeng paket chat *100*3*5*2#

Kelima - jika sudah akan nampak sepert ini

Bahan yang di gunakan 

Download : Psiphon v6.0

Cara gunakan Psiphon biar conek baca disini

update cara sawer psiphon 7 hari, pergi kesini

Terimakasih atas kunjungan nya :)

Cara gunakan psiphon

oke gens, lanjut tutorial menggunakan Psiphon

jika belum punya download disini

1. instal psiphon yg sudah di download tadi
2. buka psiphon nya
3. klik star untuk conekan nya
4. tunggu sampai berwarna biru ( conek )
5 selesai ,selamat internet sepuasnya :D

Penampakan jika belum konek

Penampakan jika sudah konek

Selamat mendownload sepuas nya :D

Note : jika tidak mau konek ON/OFF data seluler nya .

Daftar Komunitas Tsc dan tmc

Telkomsel School Community dan Telkomsel Mobile Campus merupakan salah satu produk Telkomsel yang diberikankepada komunitas pelajar Indonesia. Untuk menikmati layanan yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu ini pengguna terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan cara mendaftar. Konsumen sendiri akan mendapatkan keuntungan jika sudah terdaftar dalam komunitas ini dimana konsumen akan mendapat sejumlah paket diskon hemat, mulai dari nelpon, SMS, MMSserta data internetan.

Meskipun sebenarnya layanan produk ini ditujukan kepada pelajar sekolah maupun mahasiswa namum bisa juga dinikmati bagikonsumen lainnya.

Nah, untuk itu berikut cara daftar TSC dan TMC 2014.TSC (Telkomsel School Community)*.

Daftar TSC: tulis SMS dengan format SEKOLAH (spasi) ID_SekolahContoh: SEKOLAH 300816432(300816432 merupakan ID TSC SMAN 1 ).*.

Lalu kirimkan SMS ke nomor 2323

ID Sekolah yang kemungkinan masih aktif atau belum penuh: 022416904, 330912035, 330913214, 340117414, 330915049, 330910888, 331213201, 331214237, 331220884, CUGSMPN2KPG, SMP4PAREPARE, SMAN8TERNATE, CUGSMP27MKS, SMKM3BJM*.

Cara cek id TSC yang diikuti (jikalupa):ketik CEKSTATUSlalu kirim ke 2323TMC (Telkomsel Mobile Campus)*.

Daftar TMC: ketik SMS dengan format KAMPUS (spasi) Kode_KampusContoh: KAMPUS UMP(UMP adalah kode Universitas muhamadiyah palembang)*.
Lalu kirim SMS ke 2323

Kode Kampus yang kemungkinan masih aktif atau belum penuh: IAINRF, POLSRI, MDP, PALCOMTECH, STMUSI,STIETN, UNBARA, BIDAR, IBA, IGM, UKB, UMP, PGRI, UNSRI, UNANTI, UTPLG, ATMA LUHUR, PERTIBA, LP3IPKP, AMB, UNPAD, UNLAM, UNPAL, UNDIP, UGM, ITB, UPI.*
Keluar dari keanggotaan TMC: Ketik UNREG (spasi) ID_KAMPUSContoh UNREG UMPlalu kirim ke 2323*.Cara cek id TMC yang diikuti:ketik CEKlalu kirim SMS ke 2323

cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif

1.Indeks Prestasi Kumulatif beserta cara menghitungnya:

Mahasiswa atau calon mahasiswa pasti kenal yang namanya IPK atau IP, Apa sih itu IPK dan IP ?

IPK adalah Mekanisme penilaian keseluruhan prestasi terhadap mahasiswa dalam sistem perkuliahan selama semasa kuliah.  Singkatan dari IPK adalah Index Prestasi Komulatif. Merupakan nilai kumulatif dari IP Index Prestasi. IP nilai prestasi mahasiswa per semester, sedangkan IPK merupakan nilai IP yang dikumulatifkan. Penilaian IPK memiliki skala dari 0 hingga 4. Dimana angka 0 merupakan penilaian terendah dan angka 4 merupakan penilaian prestasi tertinggi dengan mutu

o    0 -> E

o    1 -> D

o    2 -> C

o    3 -> B

o    4 -> A.

Berikut cara menghitung nilai IP (Prestasi mahasiswa dalam satu semester) :

·         Kalikan SKS mata kuliah dengan bobot nilainya;

·         Setelah itu jumlahkan semuanya lalu bagi dengan total sks yang ditempuh dalam 1 semester.

Berikut cara menghitung nilai IPK (Nilai prestasi dalam keseluruhan semester) :

·         jumlahkan semua nilai IP dari semester satu hingga semester akhir;

·         selanjutnya, jumlah nilai IP tersebut dibagi dengan jumlah IP.

Contoh menghitung IPK:

Nilai IP semester 1 = 3.30
Nilai IP semester 2 = 3.12
Nilai IP semester 3 = 3.16
Nilai IP semester 4 = 2.08
Nilai IP semester 5 = 3.20
Nilai IP semester 6 = 2.96
Nilai IP semester 7 = 2.88
Nilai IP semester 8 = 3.50

IPK = 3,4 + 3,6 + 3,2 + 2,6 + 3,2 + 3 + 2,8 + 3,6
= 25,4 : 8 = 3,175
maka nilai IPK nya adalah 3,175.

2. Indeks pembangunan Manusia dan cara menghitungnya:

RUMUS UNTUK MENGHITUNG IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)

Tahukah Anda Bagaimana Menghitung IPM  itu , IPM merupakan singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia, saya menemukan literatur ini di situsnya BPS Papua. Berikut Penjelasannya :

• Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau disebut pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

• IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

• Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

– Tinggi : IPM lebih dari 80,0

– Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9

– Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9

– Rendah : IPM kurang dari 50,0

Sumber Data :

Sumber data penghitungan komponen IPM berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS setiap tahun yang mencakup seluruh Provinsi di Indonesia.

B. Konsep Penghitungan IPM

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

1. Usia Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa dinotasikan dengan eo. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia eo dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahun juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (Literacy Rate) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School).

3. Standar Hidup Layak
Selain usia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Tahapan Perhitungan IPM akan nampak sbb:

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :

§ Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X1, Pengetahuan = X2 dan Standar Hidup Layak = X3)

Indeks (Xi) = (Xi – Xmin)/(Xmaks – Xmin)

Dimana :

Xi : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i= 1,2,3

Xmin : Nilai minimum Xi

Xmaks : Nilai Maksimum Xi

Tabel 1

Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

§ Tahapan kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks Xi dengan rumus:

IPM = {X1 + X2 + X3} / 3
dimana :

X1 = Indeks Angka Harapan Hidup

X2 = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3(Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

X3 = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan

§ Tahap ketiga adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

r = { (IPM t+n – IPM t)/(IPM ideal – IPM t) x 100 }1/n

Dimana:

IPMt = IPM pada tahun t

IPMt+n = IPM pada tahun t+n

IPM ideal = 100

3.Indeks harga saham gabungan dan cara menghitungnya:

   Bottom of Form

Masyarakat umum apalagi investor sudah banyak yang akrab dengan istilah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Namun, tak banyak yang mengetahui apa fungsi IHSG, bagaimana menghitung nilai IHSG, dan apa saja faktor yang menyebabkan perubahan nilai IHSG. Artikel ini akan mengajak Anda untuk mengenal IHSG lebih dalam lagi.

APA ITU INDEKS SAHAM
Umumnya di bursa saham dunia mengenal lebih dari satu indeks. Contohnya di AS, ada S&P500, Dow Jones, Nasdaq. Sedangkan di BEI, ada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau Jakarta Composite Index (JCI), Indeks LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Sektoral, serta Indeks Individual. Selain indeks utama tersebut, indeks lainnya adalah Kompas-100 dan Bisnis-27.

IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983. Tapi, hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Kalau IHSG merepresentasikan rata-rata dari seluruh saham di BEI, LQ45 hanya menghitung indeks untuk 45 saham unggulan yang cukup aktif. Jakarta Islamic Index (JII) memuat 30 saham pilihan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Indeks sektoral sesuai namanya memuat saham yang memiliki kesamaan bidang bisnis. Sedangkan Indeks Individual, tentu saja satu saham saja.

Kompas-100 adalah indeks dari 100 saham yang diterbitkan para analis harian Kompas. Sedangkan Bisnis-27 adalah indeks yang dirilis harian Bisnis Indonesia.

FUNGSI IHSG 
Indeks harga saham mempunyai tiga manfaat utama. Yaitu: sebagai penanda arah pasar, pengukur tingkat keuntungan, dan tolok ukur kinerja portofolio.

1. Penanda Arah Pasar
Boleh dibilang, Indeks merupakan nilai representatif atas rata-rata dari sekelompok saham. Karena menggunakan harga hampir semua saham di BEJ dalam perhitungannya, IHSG menjadi indikator kinerja bursa saham paling utama. Gampangnya, jika ingin melihat kondisi bursa saham saat ini, kita tinggal melihat pergerakan angka IHSG.

Jika IHSG cenderung meningkat seperti yang terjadi akhir-akhir ini, artinya harga-harga saham di BEI sedang meningkat. Sebaliknya, jika IHSG cenderung turun, artinya harga-harga saham di BEI sedang merosot. Sekedar catatan, persentase kenaikan atau penurunan IHSG akan berbeda dibanding dengan kenaikan atau penurunan harga masing-masing saham. Kadang ada kalanya peningkatan atau penurunan harga saham melebihi atau bahkan berlawanan dengan pergerakan angka IHSG.

2. Pengukur Tingkat Keuntungan
Misalnya kita dapat menghitung secara rata-rata berapa keuntungan berinvestasi di pasar saham. Sekarang di tahun 2013, IHSG bernilai 4400. Lima tahun lalu IHSG bernilai 1400. Kita dapat menghitung secara sederhana berinvestasi selama 5 tahun dari tahun 2008-2013 menghasilkan keuntungan (4400-1400)/1400*100% = 214%. Secara rata-rata per tahun keuntungan berinvestasi di pasar saham adalah 214%. Berarti per tahun 42,8%. Angka tersebut belum termasuk keuntungan dari dividen.

Tahun	IHSG
2008	1400
2013	4400
Keuntungan	214%

3. Tolok ukur kinerja portofolio
Bila Anda memiliki reksadana atau portofolio saham, Anda bisa membandingkan kinerjanya dengan IHSG. Misalnya dalam 5 tahun terakhir IHSG naik sebanyak 214%. Kalau reksadana atau portofolio Anda kinerjanya di bawah angka tersebut, sebaiknya Anda perlu berganti strategi.

CARA MENGHITUNG IHSG 
Secara umum, ada dua cara untuk menghitung indeks saham. Cara pertama adalah dengan Price Weight / Simple Average. Rumusnya adalah sebagai berikut:

P adalah harga saham. Nd adalah nilai dasar, yaitu nilai yang dibentuk berdasarkan jumlah saham yang tercatat dalam suatu waktu tertentu. Metode ini dipakai untuk menghitung indeks saham Dow Jones (Dow Jones Industrial Average/DJIA). Jadi jumlah harga 30 saham langsung dibagi nilai dasar. Indeks ini tidak menggunakan pembobotan pada masing-masing saham karena karena DJIA merupakan indeks 30 saham terpilih di bursa New York. Sebanyak 30 saham yang masuk dalam DJIA diasumsikan telah memiliki bobot yang setara, sehingga penghitungan bobot dianggap tidak perlu lagi. Sebagai catatan, 30 saham ini boleh dibilang mewakili setiap industri di Amerika Serikat (AS) dan memiliki likuiditas transaksi yang tinggi.

Cara kedua adalah dengan menggunakan Capitalization Weight / Weighted Average. Cara inilah yang digunakan untuk menghitung IHSG dan S&P500. Rumusnya adalah:

P adalah harga saham di pasar reguler. Q adalah bobot atau jumlah masing-masing saham. Nd adalah nilai dasar, yaitu nilai yang dibentuk berdasarkan jumlah saham yang tercatat dalam suatu waktu. Nilai dasar ini bisa berubah jika ada aksi korporasi yang menyebabkan jumlah saham berkurang atau bertambah.

Sederhananya, setiap saham dihitung terlebih dahulu kapitalisasi pasarnya. Kemudian dijumlahkan seluruh kapitalisasi pasar untuk semua saham, lalu dibagi dengan nilai dasar, kemudian dikalikan dengan 100. Menurut informasi, kapitalisasi pasar yang dijumlahkan ini berbeda dengan nilai kapitalisasi pasar seluruh saham di BEI, karena ada saham-saham yang tidak perhitungkan dalam penghitungan indeks. Kenapa demikian? Saham-saham yang tidak diperhitungkan ini menjadi rahasia BEI. Pihak BEI memiliki kriteria sendiri atas saham-saham yang bisa dimasukkan dalam penghitungan IHSG.

4.Indeks Kemahalan  Konstruksi dan cara menghitungnya:

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Berikut ini adalah data IKK tahun 2013. Diolah dengan memperhitungkan sejumlah faktor antara lain harga bahan bangunan, biaya transportasi, zonasi gempa, dan yang lainnya, data ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga perumahan.

Data IKK 2013 untuk Sejumlah Provinsi

 IKK Tertinggi di Provinsi Papua = 188,70
IKK Tertinggi kedua di Provinsi Papua Barat = 121,01
IKK Tertinggi ketiga di Provinsi Maluku Utara =115,12

 

5. Indeks harga konsumen dan cara menghitungnya:

  Indeks harga konsumen (bahasa Inggris: consumer price index) adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household). IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK pada masa depan, ekonom menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk membuat produknya. Untuk mengukur tingkat harga secara makro, biasanya menggunakan pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Indeks (CPI). Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (sepertti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen.

Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat/ laju inflasi. IHK juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia.

Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur sseluruh tingkat harga.

Badan Pusat Statistik menimbang jenis-jenis produk berbeda dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. IHK adalah harga sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar.

IHK adalah indeks yang sering dipakai namun bukanlah satu-satunya indeks yang dipakai untuk mengukur laju inflasi. Masih ada indeks yang dapat digunakan yakni indeks Harga Produsen (IHP), yang mengukur harga sekelompok barang yang dibeli perusahaan (produsen bukannya konsumen). Adapun rumus untuk menghitung IHK adalah:

IHK = (Pn/Po)x100 Di mana, Pn = Harga sekarang Po = Harga pada tahun dasar

Contoh: Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2005 Rp10.000,00 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar Rp8.000,00 per unit maka indeks harga pada tahun 2005 dapat dihitung sebagai berikut.

IHK = (Rp 10.000 / Rp 8.000) x 100 = 125

Ini berarti pada tahun 2005 telah terjadi kenaikan IHK sebesar 25% dari harga dasar yaitu 125-100 (sebagai tahun dasar). Sedangkan untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut.

Inflasi = {(IHKn - IHKo)/IHKo}x 100%

Dimana, IHKn = Indeks Harga Konsumen periode ini IHKo = Indeks Harga Konsumen periode lalu

Contoh: Pada guntingan berita di atas Kepala BPS Choiril Maksum mengemukakan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Oktober 2005 mencatat inflasi 28,57. Terjadi kenaikan indeks dari 127,91 pada September 2005 menjadi 164,45% pada bulan Oktober 2005. Dikatakan pada berita tersebut terjadi inflasi sebesar 28,57% dari bulan September 2005 sampai Oktober 2005. Bagaimana kita menghitung angka 28,57%?

Inflasi = {(164,45% - 127,91%)/127,91%}x 100% = 28,57 %

Jadi jelas bahwa angka 28,57 % tersebut dihitung dengan rumus di atas. Ingat : Inflasi selalu dinyatakan dengan % tetapi indeks tidak dinyatakan dengan %.

Atau:

Indeks Harga Konsumen - Pembahasan dan Perhitungan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa disebut juga Consumer Price Index (CPI) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga dengan suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa (market basket) pada suatu periode waktu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Jadi IHK/CPI ini mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indes tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi, yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode. Angka inflasi/deflasi mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir. Selain itu IHK juga digunakan sebagai :

·         Indikator untuk melihat fluktuasi harga yang terjadi.

·         Sebagai data dasar untuk perhitungan pendapatan nasional/regional.

·         Berbagai analisa harga dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan sosial ekonomi lainnya.

BPS selaku badan pemerintah yang bertugas mengeluarkan laporan IHK tiap bulannya menggolongkan/mengelompokkan barang konsumsi di Indonesia menjadi 7 kelompok, yaitu :

·         Bahan Makanan.

·         Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

·         Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar.

·         Sandang.

·         Kesehatan.

·         Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga.

·         Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Pengelompokan ini diperlukan untuk mempermudah perhitungan rata-rata dari seluruh harga. Ada beberapa langkah dalam penghitungan IHK/CPI. 
1.    Tentukan Market Basket-nya
Disini kita menentukan harga-harga barang yang paling penting bagi konsumen.
2.    Tentukan harga-harganya.
Menetapkan harga setiap market basket dalam satu periode.
3.    Hitung harga seluruh isi keranjang.
Menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu.
4.    Pilih tahun pokok dan hitung indeksnya.
Pilih tahun pokok yang digunakan sebagai patokan tahun-tahun lainnya. Penentuan tahun dasar berdasarkan beberapa kriteria berikut :

·         Tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil

·         Tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu

·         Tahun di mana terjadi perubahan penting  

5.    Hitung laju inflasi.
Langkah terkahir untuk penghitungan IHK adalah menghitung laju inflasi yang terjadi.

Secara matematis rumus untuk menghitung IHK/CPI adalah :

6) Indeks Harga Agregatif Tidak Tertimbang
Indeks harga ini membandingkan perubahan harga rata-rata pada tahun tertentu terhadap harga pada tahun-tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar. Pada indeks harga ini, keseluruhan harga pada tahun tertentu dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan harga komoditi dalam satu tahun.
Rumus untuk menghitung indeks harga agregatif tidak tertimbang dinyatakan sebagai berikut.

Keterangan :
IA = indeks agregatif tidak tertimbang 
Pn = harga tahun tertentu 
P0 = harga tahun dasar
Σ = penjumlahan 

Contoh :
Perhatikan tabel di bawah ini !
Tabel Harga Kebutuhan Pokok
No. Jenis Barang 2005 2006
1. Beras Rp.4.500,00 Rp.5.100,00
2. Gula Pasir Rp.4.600,00 Rp.5.600,00
3. Telur Rp.6.500,00 Rp.7.400,00
4. Minyak Goreng Rp.4.500,00 Rp.5.400,00
5. Minyak Tanah Rp.1.300,00 Rp.1.800,00
Jumlah Rp.21.400,00 Rp.25.300,00

Dari data di samping, maka indeks harga dengan metode agregatif sederhana tahun 2006 dengan tahun dasar 2005 adalah sebagai berikut.

Ini berarti harga-harga dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,22% (118,22 – 100) dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Indeks Harga Agregatif Tertimbang
Indeks harga agregatif tertimbang menggunakan timbangan dalam penghitungannya. Berikut ini kami uraikan mengenai indeks harga agregatif tertimbang yaitu sebagai berikut.
a) Metode Laspeyres
Metode ini menggunakan jumlah (kuantitas) barang pada tahun dasar sebagai timbangan terhadap harga. Faktor pengali untuk harga-harga barang yang sedang dicari adalah jumlah (kuantitas) barang. Tujuan pemakaian cara ini adalah untuk mengetahui perubahan harga dengan menganggap kuantitas barang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar dan pengaruh perubahan kuantitas barang dihilangkan.
Rumus untuk menghitung indeks harga agregatif tertimbang dengan metode Laspeyres adalah sebagai berikut.

Keterangan :
IL = indeks Laspeyres yang sedang dicari
Pn = harga pada tahun tertentu 
P0 = harga pada tahun dasar
Q0 = jumlah barang pada tahun dasar
Contoh :
Perhatikan tabel di bawah ini!
Tabel Harga Kebutuhan Pokok
No. Jenis Barang Harga Kualitas P0Q0 PnQ0
2005
P0 2006
Pn 2005
Q0 2006
Qn 
1. Beras Rp. 4.500 Rp. 5.100 20 16 Rp. 90.000 Rp. 81.600
2. Gula Pasir Rp. 4.600 Rp. 5.600 30 40 Rp. 138.000 Rp. 224.000
3. Telur Rp. 6.500 Rp. 7.400 40 36 Rp. 260.000 Rp. 226.400
4. Minyak Goreng Rp. 4.500 Rp. 5.400 50 60 Rp. 225.000 Rp. 324.000
5. Minyak Tanah Rp. 1.300 Rp. 1.800 60 100 Rp. 78.000 Rp. 180.000
Jumlah Rp. 791.000 Rp. 1.036.000

Dari data di atas, maka indeks harga agregatif tertimbang dengan metode Laspeyres tahun 2006 dengan tahun dasar 2005 adalah sebagai berikut.

Ini berarti harga-harga dalam kelompok barang-barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,97% (130,97 - 100) dibandingkan tahun sebelumnya. Kelemahan indeks Laspeyres adalah tidak bisa memperkirakan perubahan harga. karena penggantian produk (substitusi) mengganti produk yang satu dengan yang lain.

b) Metode Paasche
Indeks Paasche pada dasarnya mirip dengan indeks Laspeyres. Perbedaannya adalah indeks Paasche menggunakan jumlah barang pada tahun yang ditentukan sedangkan indeks Laspeyres menggunakan jumlah barang pada tahun dasar.
Rumus indeks Paasche adalah sebagai berikut.

Keterangan :
IP = indeks Paasche yang sedang dicari
P0 = harga pada tahun dasar
Pn = harga pada tahun tertentu 
Qn = jumlah barang pada tahun tertentu 


Contoh. Perhatikan label di bawah ini!
Tabel Harga Kebutuhan Pokok
No. Jenis Barang Harga Kualitas P0Qn PnQn
2005
P0 2006
Pn 2005
Q0 2006
Qn 
1. Beras Rp. 4.500 Rp. 5.100 20 16 Rp. 72.000 Rp. 81.600
2. Gula Pasir Rp. 4.600 Rp. 5.600 30 40 Rp. 184.000 Rp. 224.000
3. Telur Rp. 6.500 Rp. 7.400 40 36 Rp. 234.000 Rp. 266.400
4. Minyak Goreng Rp. 4.500 Rp. 5.400 50 60 Rp. 270.000 Rp. 324.000
5. Minyak Tanah Rp. 1.300 Rp. 1.800 60 100 Rp. 130.000 Rp. 180.000
Jumlah Rp. 890.000 Rp. 1.076.000

Dari data di atas maka indeks harga agregatif tertimbang dengan metode Paasche tahun 2006 dengan tahun dasar 2005 adalah sebagai berikut.

Ini berarti harga-harga dalam kelompok barang-barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,09% (120,09 – 100) dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Paasche mempunyai kekurangan yaitu ketidakmampuan melihat perubahan konsumsi karena adanya penggantian produk, sehingga perkiraan yang terjadi bisa di bawah atau di atas harga yang sebenarnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang, masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelaynan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

Jumlah bobot / unsur bobot

1 / 14 = 0,071

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilali rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =

Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penelitian tersebut di atas dikonesikan dengan dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unsur pelayanan x 25

Mengingat unsur pelyanan mempunyai karaktersitik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkikan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 1

Nilai persepsi, interval IKM, interval konveersi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai persepsi	Nikai interval IKM	Nilai interrval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerjja unit pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Contoh:

Tabel 2

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal X

No.	Unsur	Nilai unsur pelayanan	Bobot nilai rata-rata tertimbang	Nilai indeks
1.	Kondisi taman di terminal	4.4		0,31
2.	Kondisi pelataran parkir untuk kendaraan pengantar di terminal	4.4	0.07	0,31
3.	Kondisi ruang tunggu di terminal	4.6	0.07	0,32
4.	Kondisi loket penjualan karcis	4.4	0.07	0,31
5.	Kondisi papan informasi	4.5	0.07	0,32
6.	Kondisi kamar kecil/toilet	4.5	0.07	0,32
7.	Kondisi musholla	4.5	0.07	0,32
8.	Kondisi kios/kantin	4.4	0.07	0,31
9.	Kondisi ruang informasi dan pengaduan	4.6	0.07	0,32
10.	Kondisi telpon umum/wartel	4.4	0.07	0,31
11.	Kondisi tempat penitipan barang	4.4	0.07	0,31
12.	Kondisi keamanan	4.7	0.07	0,33
13.	Kenyamanan ruang tunggu	4.8	0.07	0,34
14.	Kecukupan kendaraan di terminal	4.4	0.07	0,31
15.	Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan	4.5	0.07	0,32
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			4.41
	Konversi IKM			88.20
	Mutu Pelayanan			A